Nasional

E2L Batal Dilantik, Pemprov Sulut Uraikan Putusan MA

SULUTNEWSTV.com, MANADO – Menurut surat keputusan Mahkamah Agung (MA), bahwa pelantikan Bupati terpilih Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Wakil Bupati terpilih Moktar Arunde Parapaga (Mantap), dibatalkan.

Hal itu terbukti saat Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, kepada sejumlah wartawan membacakan salinan surat putusan Nomor 584/K/TUN/2019 Mahkamah Agung RI, Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Welly Titah melawan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan E2L, di mana dalam
keputusan MA ini mencabut Nomor 13 1.7 1- 3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017.

“Maka secara otomatis putusan tersebut berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan. Sehingga kalau dihitung berdasarkan SK Mendagri 131.71 tertanggal 24 Juni 2014, E2L telah menjalani pemerintahan selama 4 tahun 5 bulan sebagai bupati pada periode kedua. Artinya yang bersangkutan telah menjalani dua periode,” beber Wagub, Selasa(14/1) diruang kerjanya.
Lanjutnya, putusan MA murni didasarkan pada aturan.

“Jadi disini Pemerintah Provinsi Sulut, semata-mata menegakkan hukum bukan yang lainnya. Bukan like and disike atau suka atau tidak suka,” tambahnya.

Diketahui, melihat dari aturan hukum yang berlaku, berdasarkan pasal  161 ayat 3 juncto pasal 162 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada juncto pasal 60 UU Pemerintah Daerah menegaskan kepala daerah bupati yang dilantik adalah yang belum menjabat dua periode.

“Oleh karena itu, apabila yang bersangkutan tetap dilantik, maka bupati Kepulauan Talaud yang dilantik menjadi tiga periode,” ujarnya.
Menurutnya, dalam ini pemerintah telah bersikap jelas.

Dikatakannya pula, Rabu 15 Januari 2019, Kementerian Dalam Negeri telah memanggil pemerintah provinsi Sulut, untuk melakukan koordinasi, penunjukkan siapa nanti yang akan menjabat di Talaud.

“Esok, pemprov diundang oleh mendagri untuk membahas bersama mencari jalan keluar yang terbaik setelah kita mendaptkan keputusan MA ini,” harapnya sembari menambah agar masyarakat Talaud agar tetap kondusif.

“Mari tetap kita jaga sehingga kondisi di Talaud tetap kondusif. Proses pelayanan masyarkat harus tetap berjalan dengan baik,”kuncinya.

Diketahui, rincian putusan MA telah menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan (pemohon) dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut dalam penundaan, yakni ;

Pertama mengabulkan permohonan penundaan penggugat seluruhnya.

Kedua mewajibkan tergugat untuk menunda Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 1.71 garis datar 32 41 Tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 13 1.7 1- 3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017 selama proses persidangan berlangsung sampai pada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam dalam pokok perkara.

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Mendagri Nomor 13 1.71-32 41 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
13 1.71- 3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017 3 mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 1.71-3 2 4 1 tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 1.71 garis datar 3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017.

Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, menimbang bahwa tahapan gugatan tersebut tergugat dan tergugat intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : tergugat eksepsi tentang gugatan kadaluarsa eksepsi tentang gugatan kabur/keliru/tidak jelas.

Tergugat II intervensi eksepsi tentang gugatan kadaluarsa eksepsi tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pemohon kasasi pada tanggal 6 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh para pemohon kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2019 pemohon tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 juli 2019 menimbang bahwa permohonan kasasi aku beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditemukan ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini para pemohon kasasi meminta agar mengadili, meminta permohonan kasasi dari para pemohon kasasi semula para pembanding/para penggugat untuk seluruhnya.

Kemudian membatalkan putusan 134/B/2019/PT.TUN JKT tanggal 1 Juli 2019 juncto putusan nomor 233/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2019. Berikut meminta termohon kasasi semula/terbanding/tergugat II  intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Sementara itu, eksepsi tergugat terbanding tidak diterima sebelumnya menyatakan Eksepsi tergugat terbanding dari termohon kasasi dan tergugat II intervensi berbanding tentang tenggang waktu tidak diterima dan menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi berbanding tentang gugatan kabur/keliru/tidak jelas dalam pokok perkara, pertama mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kedua dinyatakan batal dan tidak sah Keputusan Mendagri Republik Indonesia ini sama nomor 13 1.71-3741 tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulut tanggal 2 Juni 2017.

Ketiga, tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Mendagri RI Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 1.7 1 garis datar 3200 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017.

KeEmpat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut termohon 1 dan 2 telah mengajukan Kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dan salah dalam menerapkan hukum bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan para penggugat mengetahui keputusan tata usaha negara objek sengketa dan kepentingannya dirugikan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 3/PHP.BUP.XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Kemudian mendaftarkan gugatan di pengadilan tata usaha negara Jakarta tanggal 5 Oktober 2016 dengan register nomor 233/G/2018/PTUN JKT sehibgga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan.

Bahwa secara subdtansi Judes Fucti dalam menguji keabsahan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah mengabaikan eksistensi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu putusan :

1. Nomor 292 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Januari 2014 juncto 330/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 31 Desember 2010 atas nama dr Elly Engelbert Lasut ME :

2. Nomor 367 K/TUN/2017 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama dr Elly Engelbert Lasut ME.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU.VII/2009 tanggal 10 November 2009 bahwa kontra memori kasasi tidak melemahkan alasan alasan tersebut

4. In Casu tergugat II intervensi menempuh upaya hukum luar biasa Nomor 292 PK/Pid. Sus/2012 tanggal 30 Januari 2012, tetapi keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa menggunakan tetapi keputusan berkekuatan hukum tetap adalah putusan kasasi sehingga melanggar asas non aktif bagi berlakunya keputusan tata usaha negara objek sengketa menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menimbang bahwa Oleh sebab itu putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta nomor 134/B/2019/PT TUN JKT tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 233/G/2018/PTUN JKT tanggal 25 Februari 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus diabaikan dibatalkan.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang bahwa majelis hakim agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari para pemohon kasasi, menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dan sebagai pihak yang kalah termohon kasasi 1 dan 2 dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan memperhatikan undang-undang  nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jucto undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UU nomor 3 tahun 2009 juncto UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Mengadili

1. mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi dan pemohon kasasi 2 Heber Pasiak SPi

2. Membatalkan Pengadilan Tinggi tata usaha negara Jakarta nomor 134/B/2019/PT TUN JKT tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 233/G/2018/PTUN. JKT tanggal 25 Februari 2019.

Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi : menolak eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Mendagri RI nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulut tanggal 2 Juni 2017.

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Mendagri RI nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulut tanggal 2 Juni 2017.

4. Menghukum termohon kasasi I dan kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500 ribu.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 6 Desember 2019 oleh Prof Dr H Supandi SH MHum Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama sama dengan Dr HM Hary Djatmiko SH MS.(gabby)

Categories: Nasional, Pemerintahan, Sulut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s