MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pijakan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang digelar di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Minahasa tersebut turut dihadiri Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara, Dr. Magdalena Wulur, SE, MAP, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Kepala Inspektorat Minahasa Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Drs. Arthur N. Palilingan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky Laloan, SH, serta seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa.
Dalam sambutannya, Lynda mengatakan hasil SPI KPK harus dipandang bukan sekadar sebagai angka atau penilaian, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sekaligus membenahi berbagai titik rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil SPI memberikan gambaran mengenai kondisi integritas dan peta kerawanan korupsi di daerah. Karena itu, hasil tersebut harus menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kelemahan, baik dari sisi sistem maupun integritas aparatur.
“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Lynda.
Ia menilai kehadiran Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa merupakan langkah positif sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
“Melalui kerja sama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” katanya.
Lynda kemudian meminta seluruh jajaran Pemkab Minahasa, termasuk para kepala sekolah, untuk menjadikan rekomendasi hasil SPI sebagai peta jalan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kiranya seluruh jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah dapat mempelajari rekomendasi hasil SPI serta menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, khususnya pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia,” tegasnya.
Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Kerja sama tersebut harus diwujudkan melalui program edukasi, pendampingan, asistensi dan penyuluhan antikorupsi secara berkelanjutan.
“Saya berharap Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat membantu kami melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sekda mengingatkan pentingnya membangun budaya integritas mulai dari diri sendiri. Menurutnya, sistem pemerintahan yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung aparatur yang memiliki kejujuran dan integritas.
“Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya,” tegas Lynda.
Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas, terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lynda menegaskan bahwa masyarakat Minahasa mendambakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk itu, kepercayaan publik harus dijaga bersama dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar.
“Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Lynda menyampaikan apresiasi kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara atas kolaborasi yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa.
“Mari kita bergandengan tangan, satukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.
*(ChT)
