SULUTNEWSTV.com, BOLMONG UTARA – Digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Semester I 2026, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Boltara mencapai 95 persen dan telah masuk tahap digital.
Capaian tersebut mendapat perhatian Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Boltara di Boroko, Selasa (8/9/2026).
Kepala KPwBI Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto melalui Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Purwanto mengatakan capaian ETPD tersebut perlu terus diikuti dengan peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai dalam penerimaan pemerintah daerah.
“Proporsi realisasi penerimaan dari setiap kanal pembayaran nontunai perlu terus ditingkatkan,” demikian poin yang disampaikan Purwanto dalam paparannya. Kanal pembayaran yang dapat dioptimalkan mencakup kanal digital seperti QRIS, internet banking, SMS banking dan mobile banking. Selain itu, terdapat kanal nondigital seperti ATM, EDC dan UE Reader.
BI juga mendorong pemerintah daerah tetap mempertahankan pelayanan melalui kanal konvensional seperti agen bank dan teller agar masyarakat memiliki pilihan pembayaran yang sesuai kebutuhan.
Komitmen memperluas transaksi digital tersebut diwujudkan Pemkab Boltara melalui launching QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan BLUD pada enam puskesmas. Keenam fasilitas kesehatan tersebut yakni Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang dan Ollot.
Dengan penerapan QRIS, pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah, cepat dan tercatat secara digital.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong transaksi nontunai, termasuk dalam penerimaan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi.
Penguatan digitalisasi tersebut juga ditandai dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang melakukan pembayaran secara digital dengan nominal tertinggi.
Dalam kegiatan yang sama, KPwBI Sulut menyerahkan rompi TPID kepada Tim TPID Kabupaten Boltara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi pengendalian inflasi daerah.
Sementara untuk memperkuat sektor pangan, Pemkab Boltara menyerahkan bantuan pakan ternak kepada 10 kelompok tani. Pertemuan yang dihadiri unsur Pemkab Boltara, BI, OJK, BPS, Kejaksaan, Polres dan DPRD tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.(*/gabby)
