SULUTNEWSTV.com, MANADO — Wali Kota Manado Andrei Angouw menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat lingkungan untuk memperkuat sinergi dalam mendongkrak pendapatan daerah. Penerimaan pajak ditegaskan bukan sekadar angka dalam kas daerah, tetapi harus kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan Andrei saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado sekaligus meluncurkan Pelayanan Digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (7/9/2026).
Di hadapan 11 camat, 87 lurah dan 504 ketua lingkungan se-Kota Manado, Andrei menekankan pentingnya satu garis komando dalam menjalankan pemerintahan.
“Presiden membagi tugas kepada Gubernur, dan Gubernur membagi tugas ke Wali Kota maupun Bupati terus ke Camat, Lurah sampai Ketua Lingkungan. Prinsip dasarnya kita ini satu kesatuan, bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan bagian dari Pemerintah Pusat,” tegas Andrei.
Menurutnya, koordinasi dari tingkat pemerintah kota hingga lingkungan harus berjalan satu arah agar berbagai program pemerintah dapat benar-benar menyentuh masyarakat.
Andrei bahkan menyebut ketua lingkungan sebagai “striker” pemerintah karena menjadi jajaran yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan warga.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Andrei meminta seluruh jajaran mendukung optimalisasi penerimaan pajak, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari sinergi pemerintah daerah.
Ia menegaskan, penerimaan pajak pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
“Pajak” bukan berhenti sebagai kewajiban warga, tetapi menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya harus dapat dirasakan langsung.
Andrei menyebut sejumlah kebutuhan infrastruktur permukiman yang dapat dibiayai dari penerimaan daerah, mulai dari perbaikan jalan paving, drainase atau got, hingga pembangunan talud.
Karena itu, jajaran kewilayahan diminta aktif mendorong kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
Bersamaan dengan penguatan pendapatan daerah, Pemkot Manado meluncurkan Pelayanan Digital PBB.
Layanan ini diarahkan untuk memangkas kerumitan transaksi perpajakan sekaligus meningkatkan transparansi tata kelola. Dengan sistem digital, masyarakat diharapkan semakin mudah memenuhi kewajiban PBB, sementara pemerintah memiliki pengelolaan data dan pelayanan yang lebih efektif.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Manado memperkuat basis penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya soal pajak, Andrei juga menyoroti penanganan warga miskin ekstrem dan kelompok masyarakat rentan.
Ia meminta camat, lurah dan ketua lingkungan memastikan proses pendataan hingga penyaluran bantuan pemerintah dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.
Andrei secara tegas mengingatkan agar program bantuan tidak dimanfaatkan untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun keluarga.
“Kalau ada keluarga sendiri, urus dulu secara pribadi, jangan langsung dilempar ke sistem bantuan pemerintah. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan objektif tanpa ada bias,” tegasnya.
Rakor turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Manado dr Steaven Dandel, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE.Ak, M.Si, Kepala Bapenda Manado Jefry F.R. Mongdong, S.Sos., M.Si., CGCAE, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang membawahi wilayah Manado Ni Made Ayu Mulidyawati, SS., MA., AAAIK, CHRP, serta para camat, lurah dan ketua lingkungan se-Kota Manado.(*/gabby)
