SULUTNEWSTV.com, MANADO – Pemerintah Kota Manado resmi memulai persiapan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah ditetapkan sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project nasional.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan portal Parlinsos yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Sosial Kota Manado bagi camat, lurah, dan agen pendamping di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Kamis (2/7/2026).
Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, saat membuka kegiatan mengatakan terpilihnya Manado sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Andrei Angouw.
“Kita sangat bersyukur karena Pemerintah Kota Manado masuk dalam 41 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai pilot project. Ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap tata kelola pemerintahan di bawah pimpinan Wali Kota Andrei Angouw yang cepat dan responsif,” ujar Sualang.
Ia menjelaskan, persiapan pelaksanaan program telah dilakukan sejak Februari 2026 melalui berbagai rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, hingga Dewan Ekonomi Nasional.
Menurutnya, penerapan digitalisasi bansos tidak akan menjadi kendala karena aparatur pemerintah hingga tingkat ketua lingkungan telah terbiasa dengan sistem pelayanan berbasis digital.
“Para ketua lingkungan dan ASN tinggal melaksanakan penyesuaian saja. Terima kasih kepada Kemensos, Kemendagri, bahkan Bank Indonesia yang terus memberikan arahan dan pendampingan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Mardi Saleh, yang mengikuti kegiatan secara virtual, mengatakan digitalisasi bansos bertujuan mempermudah evaluasi sekaligus memperbaiki mekanisme pendataan penerima bantuan.
Menurutnya, sistem baru akan mengubah pola pendataan dari yang sebelumnya bersifat top-down menjadi partisipatif, di mana masyarakat dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui aplikasi.
“Inti dari digitalisasi ini adalah menggeser pencatatan bantuan yang sebelumnya berbasis top-down menjadi partisipatif. Seluruh penduduk Indonesia yang ingin mengajukan bantuan harus melakukannya sendiri melalui aplikasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Sembako Direktorat Jaminan Sosial Kemensos, Fahri Isnanta, menyampaikan pihaknya akan menggelar sosialisasi lanjutan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, khususnya lansia.
Sosialisasi tersebut akan dilaksanakan di Kelurahan Paal IV dengan melibatkan Kecamatan Paal Dua dan Tikala. Masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses aplikasi nantinya akan didampingi oleh agen pendamping yang telah mengikuti bimbingan teknis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Manado Lenda Pelealu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Novianti Mongkau, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Erwin Kontu, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah (KPTDP) Nabila Hanum, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Chandra Agusta.
Melalui implementasi program digitalisasi bansos, Pemerintah Kota Manado menargetkan peningkatan akurasi data penerima manfaat, meminimalkan potensi kebocoran anggaran, serta memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.(*/gabby)
