SULUTNEWS.com, MANADO — Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 dan diharapkan semakin mendorong penggunaan transaksi pembayaran digital di masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan, kebijakan MDR 0 persen yang selama ini berlaku bagi merchant usaha mikro dengan transaksi hingga Rp500 ribu akan terus dilanjutkan.
Sementara itu, perluasan kebijakan diberikan kepada merchant kategori usaha kecil, menengah, hingga besar untuk transaksi QRIS sampai dengan Rp100 ribu.
“Dengan itu dijadikan menjadi 0 persen, tentunya akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha dan semakin mendorong luasnya manfaat digital bagi masyarakat umum,” ujar Joko saat membuka puncak Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 di Manado, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya BI memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha dan konsumen.
PQN 2026 Sulawesi Utara sendiri dirangkaikan dengan Festival Kuliner Kemerdekaan yang berlangsung 11-27 Agustus 2026.
Joko mengatakan, penguatan ekosistem QRIS tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kolaborasi bersama perbankan dan berbagai pihak.
Sepanjang 2026, BI Sulut bersama perbankan menjalankan 11 program kolaboratif untuk mengakuisisi pengguna dan merchant QRIS baru serta meningkatkan frekuensi dan volume transaksi.
Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah bank, di antaranya BNI, BRI dan Bank Mandiri.
“Sinergi tersebut diwujudkan melalui 11 program kolaboratif antara Bank Indonesia Sulawesi Utara dengan perbankan yang ditujukan untuk mengakuisisi pengguna QRIS baru, merchant baru, hingga meningkatkan frekuensi dan volume transaksi,” katanya.
BI Sulut berharap perluasan kebijakan MDR dan penguatan kolaborasi dengan perbankan dapat semakin memperluas penggunaan QRIS serta mendukung terciptanya sistem pembayaran digital yang aman, inklusif dan efisien.
Joko juga menekankan pentingnya keberlanjutan kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(*/gabby)
